22/05/2025 - Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Kamis tanggal 22 Mei 2025 bertempat di Pendopo Widya Graha Kabupaten Ngawi yaitu semifinal dan final lomba KADARKUM (keluarga sadar hukum) tingkat kabupaten Tahun 2025 dimana pada semifinal sesi 1 pesertanya yaitu ds.Pandansari/kec.Sine bertemu dg ds.Karangtengah prandon/kec.Ngawi dan yang lolos ke final adalah ds.Karangtengah prandon/kec.Ngawi dan sesi 2 pesertanya ds.Giriharjo/kec.Ngrambe bertemu dg ds.Rejuno/kec.Karangjati dan yang lol...
12/11/2024 - TIM PENGELOLA JDIH KABUPATEN NGAWI
19/08/2024 - JDIH Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan pembinaan bagi perangkat desa se-Kabupaten Ngawi. Tujuan dari pembinaan ini adalah meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat desa. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pelatihan mengenai pengarsipan dokumen hukum, penyebaran informasi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendokumentasikan peraturan desa. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta, yang merasa lebih siap dalam mengelola infor...
19/08/2024 - Untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum, Pemerintah Kabupaten Ngawi meluncurkan Sistem Informasi Hukum Terpadu. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses peraturan daerah, keputusan bupati, dan berbagai dokumen hukum lainnya secara online. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan cepat mencari, mengunduh, dan memanfaatkan dokumen hukum yang relevan. Peluncuran sistem ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik yang dicanangkan oleh pemerintah daerah untuk mendu...
19/08/2024 - JDIH Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bagian Hukum Setda Ngawi, DPRD, serta lembaga-lembaga hukum terkait. Fokus utama pembahasan adalah peningkatan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat, baik secara digital maupun manual. Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mengoptimalkan ketersediaan informasi hukum yang up-...
19/08/2024 - Pemerintah Kabupaten Ngawi mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah terbaru tahun 2024. Sosialisasi ini diadakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan-perubahan aturan yang berlaku serta dampaknya bagi masyarakat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, camat, hingga unsur masyarakat sipil. Dalam sosialisasi tersebut, beberapa peraturan yang berfokus pada penataan ruang, perlindungan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan dibahas secara rinci. Harapann...
19/08/2024 - Kementerian Hukum dan HAM memberikan penguatan tugas dan fungsi layanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan terhadap warga binaan serta memastikan implementasi program pembinaan berjalan sesuai dengan standar operasional. Beberapa area yang menjadi fokus adalah pembinaan keahlian, pembinaan mental, serta dukungan rehabilitasi sosial.
19/08/2024 - Pemerintah mengkaji ulang aturan pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) untuk memastikan tidak merugikan warga terdampak. Perubahan aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang lahannya digunakan dalam pembangunan proyek nasional tersebut. Beberapa mekanisme kompensasi juga akan diperbarui untuk memastikan transparansi dalam proses ganti rugi.
19/08/2024 - Pemerintah merencanakan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam merancang regulasi. Inovasi ini diharapkan dapat menghemat anggaran hingga miliaran rupiah dan meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan peraturan. Selain itu, AI dapat membantu analisis data secara lebih cepat dan akurat, memberikan rekomendasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, serta meminimalisir kesalahan manusia.
19/08/2024 - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemda untuk mengoptimalkan layanan berbasis digital dalam pengelolaan pajak guna mempermudah masyarakat serta meningkatkan akurasi data perpajakan.