Berita JDIH Kabupaten Ngawi
Pemkab Ngawi Gelar Forum Diskusi Hukum Terbuka bagi Masyarakat
19/08/2024 - Pemerintah Kabupaten Ngawi menyelenggarakan forum diskusi hukum terbuka yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Forum ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban hukum warga serta menyosialisasikan peraturan terbaru. Dalam forum tersebut, para narasumber yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum menyampaikan materi mengenai kepatuhan hukum dan sanksi yang berlaku. Diskusi ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan aspirasi terkait is...
Pembinaan JDIH untuk Perangkat Desa di Kabupaten Ngawi
19/08/2024 - JDIH Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan pembinaan bagi perangkat desa se-Kabupaten Ngawi. Tujuan dari pembinaan ini adalah meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat desa. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pelatihan mengenai pengarsipan dokumen hukum, penyebaran informasi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendokumentasikan peraturan desa. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta, yang merasa lebih siap dalam mengelola infor...
Pemerintah Kabupaten Ngawi Luncurkan Sistem Informasi Hukum Terpadu
19/08/2024 - Untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum, Pemerintah Kabupaten Ngawi meluncurkan Sistem Informasi Hukum Terpadu. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses peraturan daerah, keputusan bupati, dan berbagai dokumen hukum lainnya secara online. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan cepat mencari, mengunduh, dan memanfaatkan dokumen hukum yang relevan. Peluncuran sistem ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik yang dicanangkan oleh pemerintah daerah untuk mendu...
Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi
19/08/2024 - JDIH Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bagian Hukum Setda Ngawi, DPRD, serta lembaga-lembaga hukum terkait. Fokus utama pembahasan adalah peningkatan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat, baik secara digital maupun manual. Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mengoptimalkan ketersediaan informasi hukum yang up-...
Sosialisasi Peraturan Daerah Terbaru Kabupaten Ngawi Tahun 2024
19/08/2024 - Pemerintah Kabupaten Ngawi mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah terbaru tahun 2024. Sosialisasi ini diadakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan-perubahan aturan yang berlaku serta dampaknya bagi masyarakat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, camat, hingga unsur masyarakat sipil. Dalam sosialisasi tersebut, beberapa peraturan yang berfokus pada penataan ruang, perlindungan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan dibahas secara rinci. Harapann...
Kemenkumham Berikan Penguatan di UPT Pemasyarakatan
19/08/2024 - Kementerian Hukum dan HAM memberikan penguatan tugas dan fungsi layanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan terhadap warga binaan serta memastikan implementasi program pembinaan berjalan sesuai dengan standar operasional. Beberapa area yang menjadi fokus adalah pembinaan keahlian, pembinaan mental, serta dukungan rehabilitasi sosial.
Revisi Aturan Pembebasan Lahan IKN Tidak Rugikan Warga
19/08/2024 - Pemerintah mengkaji ulang aturan pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) untuk memastikan tidak merugikan warga terdampak. Perubahan aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang lahannya digunakan dalam pembangunan proyek nasional tersebut. Beberapa mekanisme kompensasi juga akan diperbarui untuk memastikan transparansi dalam proses ganti rugi.
Pemerintah Bakal Gunakan Teknologi AI untuk Rancang Peraturan
19/08/2024 - Pemerintah merencanakan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam merancang regulasi. Inovasi ini diharapkan dapat menghemat anggaran hingga miliaran rupiah dan meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan peraturan. Selain itu, AI dapat membantu analisis data secara lebih cepat dan akurat, memberikan rekomendasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, serta meminimalisir kesalahan manusia.
Kemendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan PAD lewat Optimalisasi PKB-BBNKB
19/08/2024 - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, Kemendagri juga mendorong pemda untuk mengoptimalkan layanan berbasis digital dalam pengelolaan pajak guna mempermudah masyarakat serta meningkatkan akurasi data perpajakan.
Menkumham: Sistem Elektronik Pemerintahan Dukung Gerakan Antikorupsi
19/08/2024 - Menteri Hukum dan HAM menyatakan pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung gerakan antikorupsi. Sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi, membantu dalam pengawasan kinerja pemerintah serta mencegah tindakan korupsi di berbagai level. Program ini juga dirancang untuk menyelaraskan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi. Penerapan sistem elektronik ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, memastikan pengelolaan data yang aman dan aku...
